Sekarang Saatnya Karang Taruna Menjadi Subjek

Abdul Halim bersama Fauzi Bowo

Mendengar kata “KARANG TARUNA” maka kita akan terbawa pada era tahun 80-an di mana organisasi plat merah ini nampak sangat berpengaruh dalam kiprahnya di Masyarakat. Belakangan ini, Karang Taruna seolah tak terasa keberadaannya apalagi kiprahnya, padahal organisasi yang di bentuk tanggal 26 September 1960 di Jakarta, tepatnya Kampung Melayu, memiliki landasan hukum dan susunan kedudukan yang jelas. Ada Pedoman Dasar Karang Taruna melalui peraturan Mensos RI No. 83/HUK/2005, ditambah Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 139 tahun 1997. Demikian papar Ketua Karang Taruna Kotamadya Jakarta Selatan Abdul Khalim, SE pada Denjaka dari Batavia News di rumahnya yang asri di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Ditambah kemudian, kata Abdul Khalim, dengan susunan kedudukan yakni unsur Pembina antara lain, Presiden RI sebagai Pembina Utama, pada jajaran Pembina Pusat antara lain: Menteri Dalam Negeri sebagai Pembina Umum, Menteri Sosial sebagai Pembina Fungsional, Para pimpinan departemen kementrian dan badan negara adalah sebagai Pembina Teknis. “Bukan cuma itu, para pimpinan dan pamong pada jajaran propinsi/kotamadya/dinas sosial/sudin sosial/camat/lurah adalah juga jajaran Pembina pada tingkatan wilayahnya masing-masing. Maka layaknya, Karang Taruna harusnya lebih dapat berkiprah daripada ormas atau OKP yang bukan “made in” pemerintah,” terangnya.

Abdul Khalim menambahkan, Karang Taruna berazaskan Pancasila dan bertujuan untuk “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Generasi Muda”, hal ini dimulai dari Tingkat Desa dan Kelurahan dimana Karang Taruna mempunyai tugas pokok bersama pemerintah yaitu menanggulangi masalah kesejahteraan sosial  secara preventif dan rehabilitatif juga pengembangan generasi muda.

anak-anak Karang Taruna dalam satu acara

Sementara mengenai fungsi dasar Karang Taruna, masih kata Abdul Khalim, antara lain: 1) Pengamalan Pancasila, 2) Memelihara & Meningkatkan kesetiakawanan sosial, 3) Meningkatkan kreatifitas generasi muda, 4) Menyelenggarakan pencegahan penyalahgunaan obat obat terlarang, 5) Aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa pada generasi muda.

“Hal ini selayaknya dimulai dari pengurus Kelurahan. Maka Lurah Wajib lakukan pembinaan intensif, sebab itu adalah salah satu tugas dasar pejabat Lurah. Ada dana kegiatan pemuda di tiap kelurahan yang itu sudah dianggarkan dengan jelas. Namun terjadi Lurah tidak maksimal dalam lakukan pembinaan tapi kemudian bila ada keberhasilan atau prestasi, maka dengan sedikit bangga sambil tepuk dada sang lurah akan bilang “itu binaan saya” dia mengklaim itu sebagai kondite dan kesuksesannya,” ujar Abdul Khalim.

Namun memang pada beberapa wilayah, diakui Karang Taruna-nya mandeg dan kegiatannya garing-garing saja alias antara ada dan tiada. Memang ada ormas lain selain Karang Taruna, tapi bila bicara karang taruna harusnya Lurah lebih proaktif, sebab tak ada kelurahan yang disana tidak ada pengurus Karang Taruna baik yang bersekretariat di SKKT maupun di kelurahan.

Idealnya Karang Taruna menjadi kekuatan dahsyat gerakan pemuda dan kepemudaan. Apapun gerakannya baik sosial atau budaya. Bisa saja melalui majelis ta`lim, fooging, penyuluhan AIDS atau Narkoba, posyandu, PAUD, kebersihan lingkungan, pengecatan, penghijauan, sosialisasi perda atau undang-undang, lomba-lomba seni atau olahraga yang mana pada akhirnya para tokoh masyarakat juga akan membantu serta mendukung secara positif  tiap kegiatan.

“Lurah adalah Pembina. Bila kegiatan kepemudaan atau karang tarunanya mandeg, maka itu artinya lurah tak laksanakan tugasnya dengan baik atau lurah tidak lakukan pembinaan sebagaimana mestinya. Maka saya berpendapat, salah satu indikator kondite keberhasilan atau prestasi seorang lurah adalah keberhasilan. dalam pembinaan pemuda di wilayahnya khususnya Karang Taruna,” tegas Abdul Khalim.

Saat ditanyakan tentang kekuatan dahsyat Karang Taruna yang dihubungkan dengan agenda politik semisal pilkada, pileg atau bahkan pilpres,  Abdul Khalim menandaskan bahwa dalam hal politik, Karang Taruna sudah bukan lagi milik atau underbow satu partai tertentu seperti yang melekat pada era tahun 80an. Karang Taruna sudah independen tak berafiliasi pada partai tertentu, namun Karang Taruna bukannya tidak punya hak suara dan juga bukan tidak memiliki potensi besar. Anggota  Karang Taruna bisa saja menjadi penggerak, pendukung atau simpatisan partai atau calon tertentu, tetapi secara organisatoris Karang Taruna independen. Namun rasanya para kader Karang Taruna saat ini sudah sangat paham politik dan peranannya dalam politik sebagai warga negara dan  bisa saja para anggota Karang Taruna di luar organisasi Karang Taruna menjadi pendukung calon atau partai tertentu.

Batavia News kemudian menanyakan tentang harapan ke depan, maka sambil menatap keatas, sesaat mengatur helaan nafas Abdul Halim buka suara “kedepan KT menjadi subyek dan bukan obyek kegiatan”. Setiap aktivitas apapun bentuknya harus berangkat dari kreativitas anggota Karang Taruna yang kemudian diusulkan kepada lurah, camat atau sudin sosial baik anggaran biaya, tujuan kegiatan, manfaat kegiatan, pelaksana kegiatan, rangkaian kegiatan dan sebagainya.

“Dalam lini di bawah, lurah sifatnya membimbing dan mengarahkan serta memfasilitasi, Karang Taruna lah yang harus aktif. Namun dalam hal Karang Taruna di sebuah wilayah kurang aktif, maka lurah harus mengaktifkannya. Kita harus hindari jangan sampai misalnya ada event-event tertentu yang diadakan sudin sosial, camat atau lurah tiba-tiba kita dipanggil lalu baru dikasih tugas padahal proses penciptaan penyelenggaran program dan anggaran dimaksud kita gak tahu, nanti ini di klaim kegiatan Karang Taruna dan sudah habiskan dana sekian, padahal Karang Taruna gak ngerti pangkal awalnya. Kan bisa saja ada anggaran tertentu yang dimainkan dengan menggunakan wajah tertentu dan kemudian pihak tertentu yang mengambil keuntungannya. Hal ini harus dihindari dan dipapas habis. Ini harus jadi pengalaman dan pembelajaran bagi anggota dan kader Karang Taruna agar tahu bagaimana bersikap juga bertindak, tahu hak dan kewajiban serta payung legalitas hukum yang melindunginya. Sekaranglah saatnya Karang Taruna menjadi subjek,” ujar Abdul Khalim.

Melalui Batavia News, tambah Abdul Khalim, dirinya juga meminta dengan sangat kepada Walikota Jakarta Selatan, Pak Syahrul Effendi sebagai Pembina umum Karang Taruna Jakarta Selatan agar menegur, menindak tegas sudin sosial, camat, dan lurah yang tidak aspiratif dan kooperatif dengan Karang Taruna di wilayah masing masing. Utamanya agar sangat dimaksimalkan di tingkat Kelurahan. Itu intinya. Sebab saya ingat, ada dulu di masa (Alm.) Bang Ali Sadikin menjabat Gubernur, ada lurah yang di pecat sebab oleh Alm. (Bang Ali Sadikin), lurah yang bersangkutan dianggap tak mampu membina pemuda atau generasi muda dan gak becus jalankan tugas. Jadi dipecat saja.

Menutup bincang-bincang serius dengan Batavia News, Abdul Khalim selaku Ketua Karang Taruna Kota Administratif Jakarta Selatan memberikan instruksi secara tegas kepada segenap Jajaran Karang Taruna di 10 Kecamatan dan 65 Kelurahan se-Kota Administratif Jakarta Selatan agar aktif melakukan koordinasi dengan Lurah dan Camat masing-masing.

“Lakukan kegiatan jangan cuma di tingkat RW, teruskan sampai RT-RT. Diskusi dan rapatkan barisan serta jangan ragu untuk melangkah. Rangkul dan dekati tiap tokoh masyarakatnya. Saya siap 24 jam bila dibutuhkan bila memang ada kendala yang saya bisa bantu solusinya. Buatlah kegiatan, aktiflah dalam musrenbang, dan ikut sertalah menentukan besarnya dana kegiatan yang nanti sumbernya dari dana penguatan atau dari sumber lain. Berperanlah dalam peri kehidupan masyarakat. Lihatlah dan cermati setiap bunyi undang-undang, juknis dan juklaknya,” pesannya.

Ingatlah, tambah Abdul Khalim, bahwa Karang Taruna adalah mitra abadi yang sejajar bagi setiap lini tingkatan pemerintahan. Semoga kelak dalam waktu dekat, Karang Taruna dapat berkiprah nyata dalam menciptakan pemuda-pemuda yang berani, dinamis, loyal, kreatif, cerdas, diplomatis, dan konseptual serta memiliki jiwa pancasilais yang tak mudah diombang-ambing oleh intrik-intrik klasik pembina-pembina yang mengatas namakan kegiatan Karang Taruna.

“Jangan mau jadi boneka. Baca dan pahami Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 95 tahun 1987 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Karang Taruna di Wilayah DKI Jakarta, ditambah Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 139 tahun 1997 tentang tata cara pengelolaan Sasana Krida Karang Taruna. Siapapun anda yang usianya belum 45 tahun, aktiflah di Karang Taruna,” pungkas Abdul Khalim, SE.

Iklan

One Response to Sekarang Saatnya Karang Taruna Menjadi Subjek

  1. dimas says:

    mantap mas Abdul Halim !maju KATAR !
    (salam dari kawan2 KATAR KEBON BAWANG- Jakut)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: