Potret Hukum Republik Main-main

Inilah wajah hukum kita, wajah hukum Negara Republik Indonesia, negara yang berdasarkan pada Pancasila serta nilai-nilai luhur nenek moyangnya. Kian hari (walau telah memasuki era reformasi dan demokrasi) wajahnya (hukum) kian menampakkan ketidakjelasannya. Penegakkan supremasi hukum di Indonesia tampaknya hanya pada retorika yang dikeluarkan pemerintah serta instansi terkait. Tidak percaya? Terserah. Tapi yang pasti beberapa alasan di bawah ini jelas menggambarkannya.

Berita dari republika.online (4/5) mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, menahan pengusaha Darianus Lungguk Sitorus (DLS) terkait kasus dugaan suap Rp300 juta kepada hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) DKI Jakarta, Ibrahim. DL Sitorus telah ditahan sekitar pukul 17.30 WIB, setelah menjalani pemeriksaan hampir delapan jam di gedung KPK di Jakarta.
Juru Bicara KPK, Johan Budi juga menjelaskan, DL Sitorus diduga bekerjasama dengan seorang pengacara, Adner Siarait untuk menyuap hakim Ibrahim. Akibat perbuatan itu, DL Sitorus dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau b dan atau pasal 6 ayat (1) huruf a dan atau pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara itu, berita dari internet juga mengatakan, bahwa mantan anggota DPR RI, Endin Ahmad Jalaluddin Soefihara, dituntut tiga tahun penjara karena diduga menerima suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) pada 2004 yang dimenangkan oleh Miranda Swaray Goeltom.
“Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi,” kata penuntut umum. Endin AJ Soefihara diduga menerima suap sebesar Rp 1,5 miliar dalam proses pemilihan Deputi Gubernur Senior BI. “Pemberian itu diberikan kepada terdakwa selaku anggota Komisi IX DPR RI yang memiliki ruang lingkup tugas yang berhubungan dengan persetujuan DPR atas pemilihan Deputi Gubernur Senior BI pada 2004,” jelas Sarjono Turin.
Pada kasus tersebut sudah ada beberapa nama mantan anggota DPR selain Endin yang kini menjadi tersangka.

Nah, yang menarik dari dua kejadian hukum serupa di atas ada yang berbeda. Pada kasus suap seorang hakim PTUN DL Sitorus sang penyuap telah resmi dijadikan tersangka. Begitu pula kepada sang hakim PTUN, Ibrahim. Tetapi, pada kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, walau mantan anggota DPR yang katanya menerima suap sudah dijadikan tersangka, ajaibnya hingga saat ini sang penyuap belum juga disentuh oleh aparat hukum. Sang penyuap tentunya orang yang punya kepentingan menjadi Deputi Gubernur Senior BI, yaitu Miranda S Gultom.

Hal seperti inilah yang kemudian membuat logika awam seperti saya menyebutkan bahwa wajah hukum kita jelas menampakkan ketidakberesannya. Ini hanya contoh kecil dari banyak kasus hukum yang terkesan lucu di negeri ini. Contoh besarnya mungkin kita bisa kembali pada kasus Bank Century. Pada kasus tersebut, ada beberapa orang yang seakan terlindungi dari hukum hanya karena (katanya) soal kebijakan tidak dapat dikenai sanksi hukum. Padahal belum lama sebelumnya seorang Gubernur BI sudah menjadi narapidana karena soal kesalahan dalam kebijakan.

Jika keadaan ini terus dibiarkan, dan pemerintah masih saja senang dengan retorika hukumnya, menjadi sangat wajar kalau ada yang mengatakan negeri ini adalah Republik Cengengesan. Sebuah Negara yang senang bermain-main dan tidak serius dalam menghadapi permasalahannya. (Hanya Allah SWT sajalah yang Maha Tahu)

Iklan

2 Responses to Potret Hukum Republik Main-main

  1. FaDhLi says:

    Kunjungan pertama ne bro. .hehe. .salam kenal

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: